Page 17 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023

No Laporan Akun/ Siklus
Jenis Rekomendasi
Keuangan Laporan Dokumen Tindak Lanjut Contoh Rekomendasi
32 LRA Belanja Verifikasi Koordinasi 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
lingkup internal pejabat terkait untuk KDH agar memerintahkan
pemda melaksanakan koordinasi; dan Kepala Dinas Sosial
2. Risalah/notulen koordinasi melakukan pemutakhiran,
atau output hasil koordinasi verifikasi dan validasi DTKS
atau berita acara koordinasi. dan Non DTKS yang layak
sebagai penerima Bantuan
Sosial dengan melibatkan
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dan BKPP.
33 LRA Pembiayaan Verifikasi/ Kelangsungan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Proses/ Usaha BUMD pejabat terkait; KDH agar Melakukan uji
Pemeriksaan 2. Bukti koordinasi dengan BPKP kelayakan keuangan
APIP atau pihak independen (financial due dilligence )
lainnya; untuk dapat mengidentifikasi
3. Laporan Hasil Pemeriksaan uji posisi permasalahan dan
kelayakan keuangan BUMD; kelayakan usaha, serta
dan kemungkinan rencana
4. Keputusan atau Tindak lanjut perbaikan kedepan. Uji
atas hasil pemeriksaan uji kelayakan tersebut bisa
kelayakan keuangan. dilakukan BPKP atau pihak
independen.
34 LRA Pembiayaan Koordinasi Penyertaan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
dengan pihak Modal pejabat terkait untuk KDH agar memerintahkan
eksternal melaksanakan koordinasi; Kepala BPPKAD dan Direktur
2. Surat kepada eksternal atau PDAM untuk merekonsiliasi
Risalah/notulen koordinasi jumlah penyertaan modal
atau output hasil koordinasi pada PDAM dan menetapkan
atau berita acara koordinasi; hasilnya dalam Perda.
dan
3. Perda penyertaan modal yang
telah dimutakhirkan
berdasarkan hasil
inventarisasi penyertaan
modal.
35 Neraca Kas Mekanisme/ 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
SOP/ pejabat terkait untuk KDH agar Memerintahkan
Peraturan membuat Kepala SKD untuk menyusun
sistem/mekanisme/SOP/ prosedur terkait mekanisme
peraturan; dan penatausahaan,
2. Mekanisme/SOP/peraturan pertanggungjawaban, dan
yang telah ditetapkan dengan pelaporan dana BOS,
Perda atau Perkada atau SK termasuk didalamnya
sesuai dengan ketentuan pembakuan rekonsiliasi
perundang-undangan. secara berkala bersama
BKAD untuk memastikan
besarnya pendapatan,
belanja, dan saldo Kas Dana
BOS.
36 Neraca Kas Verifikasi/ Penetapan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Proses/ Rekening pejabat terkait penelusuran KDH agar memerintahkan
Pemeriksaan validasi rekening a.n. Pemda; BUD untuk menelaah dan
APIP dan menginventarisasi rekening-
2. Pemutakhiran SK penetapan rekening yang berada dalam
rekening pemerintah daerah. pengelolaan Pemerintah
Daerah kemudian
menetapkan dalam
Keputusan Bupati. Dalam hal
rekening tidak diperlukan,
maka segera dilakukan
penutupan dan menyetorkan
sisa saldo ke kas daerah.

BPK Perwakilan Kalimantan Timur 12