Page 12 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023
P. 12

No     Laporan   Akun/ Siklus
                                             Jenis Rekomendasi
                 Keuangan     Laporan                                 Dokumen Tindak Lanjut    Contoh Rekomendasi
            6   Semua      Penyusunan   Mekanisme/   Rekonsiliasi  1.  Surat  perintah  KDH  kepada  BPK  merekomendasikan
                Laporan    Laporan      SOP/                         pejabat  terkait  untuk  KDH  agar  menyusun  aturan
                Keuangan   Keuangan     Peraturan                    membuat                terkait      mekanisme
                                                                     sistem/mekanisme/SOP/  rekonsiliasi  dalam  rangka
                                                                     peraturan; dan         penyusunan  LKPD  yang
                                                                  2.  Mekanisme/SOP/peraturan  mendukung  implementasi
                                                                     yang  telah  ditetapkan  dengan  SAP berbasis akrual.
                                                                     Perda  atau  Perkada  atau  SK
                                                                     sesuai  dengan  ketentuan
                                                                     perundang-undangan.
            7   Semua      Penyusunan   Koordinasi   Pembahasan   1.  Surat  perintah  KDH  kepada  BPK  merekomendasikan
                Laporan    Laporan      lingkup      APBD            TAPD  untuk  melaksanakan  KDH  agar  menginstruksikan
                Keuangan   Keuangan     internal                     koordinasi; dan        Kepala  Dinas  dan  TAPD
                                                                  2.  Risalah/notulen  koordinasi  melakukan  check  and
                                                                     atau  output  hasil  koordinasi  balance  dalam  penyusunan
                                                                     atau  berita  acara  koordinasi  dan  verifikasi  atas
                                                                     yang  menunjukkan  bahwa  keakuratan  pengklasifikasian
                                                                     telah  dilakukan  check  and  anggaran  dalam  RKA
                                                                     balance  atas   akurasi  sebagai  dasar  penyusunan
                                                                     klasifikasi anggaran.  APBD.
            8   Semua      Semua Akun   Sanksi/      Sanksi/ Teguran  1.  Surat  Perintah  KDH  kepada  BPK  merekomendasikan
                Laporan                 Teguran      kepada ASN      pejabat berwenang;     KDH  agar  memerintahkan
                Keuangan                                          2.  Surat  Teguran  dari  Pejabat  Kepala  SKPD  memberikan
                                                                     berwenang; dan         teguran  atas  kelalaian  PPK,
                                                                  3.  Bukti  Surat  Teguran  telah  PPTK,  dan  PPHP  dalam
                                                                     sampai  kepada  penerima  melakukan  masing-masing
                                                                     (bisa berupa tanda terima ybs  tugasnya  dalam  pengadaan
                                                                     atau  surat  tanggapan  dari  barang dan jasa.
                                                                     ybs)
            9   Semua      Semua Akun   Sanksi/      Sanksi/ Teguran  1.  Surat  Perintah  KDH  kepada  BPK  merekomendasikan
                Laporan                 Teguran      kepada Pihak    Kepala SKPD terkait;   KDH  agar  memerintahkan
                Keuangan                             Ketiga       2.  Surat  Kepala  Dinas  kepada  Kepala  SKPD  untuk
                                                                     penyedia/Surat  Perintah  menginstruksikan  KPA
                                                                     Kepala  Dinas  kepada  KPA;  memberikan  sanksi  kepada
                                                                     dan                    rekanan  sesuai  ketentuan
                                                                  3.  Surat  yang  menyatakan  yang  berlaku,  antara  lain
                                                                     sanksi  telah  ditetapkan  yaitu  sanksi  pencantuman
                                                                     dan/atau  Bukti  pihak  ketiga  dalam Daftar Hitam selama 2
                                                                     telah  mendapat  sanksi  (dua) tahun.
                                                                     (screenshoot pada website).
           10   Semua      Semua Akun   Mekanisme/                1.  Surat  perintah  KDH  kepada  BPK  RI  merekomendasikan
                Laporan                 SOP/                         pejabat  terkait  untuk  KDH  agar   menyusun
                Keuangan                Peraturan                    membuat                ketentuan  dan  menetapkan
                                                                     sistem/mekanisme/SOP/  prosedur  dan  tata  cara
                                                                     peraturan; dan         penerimaan,  penggunaan,
                                                                  2.  Mekanisme/SOP/peraturan  dan  pelaporan  penerimaan
                                                                     yang  telah  ditetapkan  dengan  hibah berupa CSR.
                                                                     Perda  atau  Perkada  atau  SK
                                                                     sesuai  dengan  ketentuan
                                                                     perundang-undangan.
           11   LK BLUD    Penyusunan   Verifikasi/  Restatement/Pe  1.  Surat  perintah  KDH  kepada  BPK  merekomendasikan
                           Laporan      Proses/      nyajian Kembali  pejabat  terkait  untuk  KDH  agar  memerintahkan
                           Keuangan     Pemeriksaan  LK BLUD         menindaklanjuti  rekomendasi  Direktur  BLUD:  b.  melakukan
                                        APIP                         BPK; dan               penyajian      kembali
                                                                  2.  Restatement  atau  penyajian  (restatement)  Laporan
                                                                     kembali  LK  BLUD  TA  2021  di  Keuangan  Tahun  Anggaran
                                                                     LK  BLUD  TA  2022  dan  telah  2021  sesuai  dengan  Standar
                                                                     diaudit oleh KAP.      Akuntansi  Pemerintahan
                                                                                            pada  periode  pemeriksaan
                                                                                            Laporan  Keuangan  BLUD  TA
                                                                                            2022.




                                                                         BPK Perwakilan Kalimantan Timur         7
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17