Page 16 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023

No Laporan Akun/ Siklus
Jenis Rekomendasi
Keuangan Laporan Dokumen Tindak Lanjut Contoh Rekomendasi
sebagaimana
disyaratkan dalam
Kontrak;
2) Hasil pelaksanaan
perbaikan dilakukan
pengujian mutu kembali
di laboratorium
independen; dan
3) Laporan hasil
pelaksanaan perbaikan
ditandatangani oleh
PPK, mengetahui Kepala
Dinas PUPR dengan
dilampiri dokumen back
up data kualitas dan foto
dokumentasi.
28 LRA Belanja Verifikasi/ 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Proses/ Inspektur; KDH agar Memerintahkan
Pemeriksaan 2. Surat tugas dari Inspektur Inspektur untuk melakukan
APIP kepada Auditor APIP; validasi atas
3. Laporan Hasil Pemeriksaan pertanggungjawaban
APIP; dan kegiatan makan dan minum
4. Tindak lanjut atas hasil senilai Rpxxx dan apabila
pemeriksaan APIP. diketemukan bukti
pertanggungjawaban yang
tidak sesuai dengan kondisi
sebenarnya agar menarik
kelebihan pembayaran dari
Pelaksana Teknis Lapangan.
29 LRA Belanja Pemulihan Denda 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Kerugian Keterlambatan Kepala SKPD terkait; KDH agar memerintahkan
Daerah 2. Bukti setor ke kas daerah Kepala SKPD untuk menagih
berupa STS; dan pembayaran denda
3. Rekening koran BUD yang keterlambatan kepada
dilegalisir oleh bank dan/atau rekanan sebesar Rpxxx dan
Surat Pernyataan BUD bahwa menyetorkan ke kas daerah.
kas telah diterima pada
rekening kas daerah.
30 LRA Belanja Koordinasi BPJS 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
dengan pihak pejabat terkait untuk KDH agar memerintahkan
eksternal melaksanakan koordinasi; Kepala Dinas PMDSos untuk
2. Surat kepada eksternal atau berkoordinasi dengan Kepala
risalah/notulen koordinasi Dinas Kependudukan dan
atau Output hasil koordinasi Catatan Sipil, Camat, Lurah
atau berita acara koordinasi; dan Kepala Desa dalam
3. Surat Keputusan/kebijakan/ melakukan verifikasi data
penetapan/berita acara, dll; kepesertaan Jamkesda
dan sebagai dasar pembayaran
4. Bukti tindak lanjut terkait Premi Jamkesda BPJS yang
validitas peserta BPJS setelah ditanggung Pemerintah
adanya kebijakan/keputusan/ Daerah
MoU.
31 LRA Belanja Verifikasi Koordinasi 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
lingkup internal pejabat terkait untuk KDH agar memerintahkan
pemda melaksanakan koordinasi; dan Kepala Dinas Sosial
2. Risalah/notulen koordinasi melakukan pemutakhiran,
atau output hasil koordinasi verifikasi dan validasi DTKS
atau berita acara validasi dan Non DTKS yang layak
DTKS. sebagai penerima Bantuan
Sosial dengan melibatkan
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dan BKPP.

BPK Perwakilan Kalimantan Timur 11