Page 13 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023
P. 13

No     Laporan   Akun/ Siklus
                                             Jenis Rekomendasi
                 Keuangan     Laporan                                 Dokumen Tindak Lanjut    Contoh Rekomendasi
           12   LRA        Pendapatan   Verifikasi/  PAD          1.  Surat  perintah  KDH  kepada  BPK  merekomendasikan
                                        Proses/                      Pejabat terkait;       KDH  agar  memerintahkan
                                        Pemeriksaan               2.  Surat  tugas  pemeriksaan/  kepada  Kepala  SKPD  agar
                                        APIP                         penelaahan kekurangan PAD;  melakukan pemeriksaan atas
                                                                  3.  Laporan  Hasil  Pemeriksaan/  potensi  kekurangan
                                                                     penelaahan; dan        penerimaan  BPHTB  sebesar
                                                                  4.  Tindak  lanjut  atas  hasil  Rpxxx,  dan  apabila
                                                                     pemeriksaan tersebut.  ditemukan    kekurangan
                                                                                            penetapan,  maka  diterbitkan
                                                                                            Surat  Ketetapan  Kurang
                                                                                            Bayar  dan  disetor  ke  kas
                                                                                            daerah.

           13   LRA        Pendapatan   Verifikasi/  PAD          1.  Surat  perintah  KDH  kepada  BPK  merekomendasikan
                                        Proses/                      Pejabat terkait;       KDH  agar  memerintahkan
                                        Pemeriksaan               2.  Surat  tugas  pemeriksaan/  Kepala  SKPD  terkait  untuk
                                        APIP                         penelaahan/pendalaman  meninjau          dan
                                                                     implementasi IMB;      mengoptimalkan  sumber
                                                                  3.  Laporan  Hasil  Pemeriksaan/  daya  pelaksana  lapangan
                                                                     penelaahan; dan        atas  regulasi  perizinan  IMB
                                                                  4.  Tindak  lanjut  atas  hasil  dan  segera  mengupayakan
                                                                     pemeriksaan    tersebut,  untuk  menganggarkan  atas
                                                                     misalnya  SOP,  SK,  kebijakan,  potensi penerimaan PBB dan
                                                                     dll.                   Retribusi IMB.

           14   LRA        Pendapatan   Kekurangan   PAD          1.  Surat  perintah  KDH  kepada  BPK  merekomendasikan
                                        Penerimaan                   Kepala SKPD terkait;   KDH  agar  Memerintahkan
                                                                  2.  Surat  Kepala  SKPD  terkait  Kepala  SKPD  agar
                                                                     kepada KPA terkait;    melakukan     penagihan
                                                                  3.  Surat  KPA  terkait  kepada  kepada  Pengelola/rekanan
                                                                     pengelola/rekanan terkait;  atas  penjualan  karcis  yang
                                                                  4.  Bukti  setor  ke  kas  daerah  belum  disetor  sebesar
                                                                     berupa STS; dan        Rp110.702.000,00;
                                                                  5.  Rekening  koran  BUD  yang
                                                                     dilegalisir oleh bank dan/ atau
                                                                     Surat  Pernyataan  BUD  bahwa
                                                                     kas  telah  diterima  pada
                                                                     rekening kas daerah.
           15   LRA        Pendapatan   Mekanisme/   Perbaikan    1.  Surat  Perintah  KDH  kepada  BPK  merekomendasikan
                                        SOP/         Sistem PAD      Kepala SKPD terkait;   KDH  agar  memerintahkan
                                        Peraturan                 2.  Surat  tugas  Kepala  Dinas  kepada  Kepala  SKPD  agar
                                                                     mengenai  tim  perbaikan  melakukan  perbaikan
                                                                     sistem/mekanisme PAD; dan  mekanisme  verifikasi,
                                                                  3.  Laporan  dan     bukti  pemantauan  data  pengajuan
                                                                     pelaksanaan sosialisasi (surat  SSPD,  perbaikan  menu  pada
                                                                     undangan  kegiatan,  susunan  e-BPHTB,  dan  melakukan
                                                                     acara,  materi  sosialisasi,  sosialisasi  kepada  petugas
                                                                     daftar  hadir  peserta  dan  dan  pejabat  yang  melakukan
                                                                     narasumber,  foto  kegiatan  verifikasi  pengajuan  SSPD
                                                                     yang valid).           BPHTB.
           16   LRA        Pendapatan   Keputusan    SK ZNT       1.  Surat  perintah  KDH  kepada  BPK  merekomendasikan
                                                                     pejabat  terkait  untuk  KDH  agar  menginstruksikan
                                                                     melaksanakan  pemutakhiran  Kepala  SKPD  terkait  untuk
                                                                     ZNT; dan               Menerbitkan  SK  Penetapan
                                                                  2.  Keputusan  penetapan  ZNT  Zona  Nilai  Tanah  (ZNT)
                                                                     yang telah dimutakhirkan.  sebagai  dasar  perhitungan
                                                                                            Nilai  Perolehan  Objek  Pajak
                                                                                            (NPOP).








                                                                         BPK Perwakilan Kalimantan Timur         8
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18