Page 21 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023
P. 21
No Laporan Akun/ Siklus
Jenis Rekomendasi
Keuangan Laporan Dokumen Tindak Lanjut Contoh Rekomendasi
kegiatan yang valid. seluruh pengurus barang
untuk melengkapi informasi
dalam KIB.
49 Neraca Aset Verifikasi, Penetapan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Inventarisasi Status Aset pengelola barang; KDH agar memerintahkan
Aset Tetap/ 2. Surat dari pengelola barang Sekretaris Daerah
Lainnya kepada pengguna barang; menuntaskan penetapan
3. Surat dari pengguna barang status penggunaan Aset
kepada pengurus barang Tetap pada masing-masing
untuk melakukan SOPD dan menerapkan
verifikasi/inventarisasi/koordi peraturan terkait pengelolaan
nasi/perbaikan/penelusuran barang milik daerah secara
BMD/aset; konsisten
4. Surat
Keputusan/kebijakan/penetap
an/berita acara, dll; dan
5. Bukti tindak lanjut penetapan
BMD, apakah update pada KIB
atau penghapusan dari KIB.
50 Neraca Aset Koordinasi Hibah Aset 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
dengan pihak pejabat terkait untuk KDH agar mengajukan
eksternal melaksanakan koordinasi; permohonan persetujuan
2. Surat kepada eksternal atau hibah untuk desa kepada
Risalah/notulen koordinasi DPRD Pulang Pisau atas 70
atau Output hasil koordinasi aset bangunan berupa balai
atau berita acara koordinasi; desa / kantor kepala desa
3. Surat
Keputusan/kebijakan/penetap
an/berita acara, dll; dan
4. Bukti tindak lanjut penetapan
BMD, apakah update pada KIB
atau penghapusan dari KIB.
51 Neraca Kas Pemeriksaan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
APIP Inspektur; KDH agar memerintahkan
2. Surat tugas dari Inspektur Inspektur untuk melakukan
kepada Auditor APIP; verifikasi dan validasi
3. Laporan Hasil Pemeriksaan pertanggungjawaban Dana
APIP; dan BOS.
4. Tindak lanjut atas hasil
pemeriksaan APIP
52 Neraca Kas Mempertangg 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
ungjawabkan Kepala SKPD terkait; KDH agar menginstruksikan
2. Surat Kepala SKPD terkait Kepala SKPD untuk
kepada KPA terkait dan memerintahkan Bendahara
Bendahara; Pengeluaran
3. Surat KPA terkait kepada mempertanggungjawabkan
PPTK terkait; dana sebesar Rpxxx.
4. Bukti dokumen
pertanggungjawaban yang
telah dilengkapi sesuai
dengan nilai permasalahan
oleh Bendahara dan/ atau
PPTK; dan
5. Dalam hal tidak dapat
dipertanggungjawabkan,
maka dilakukan penyetoran ke
kas dengan dokumen
BPK Perwakilan Kalimantan Timur 16

