Page 21 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023
P. 21

No     Laporan   Akun/ Siklus
                                             Jenis Rekomendasi
                 Keuangan     Laporan                                 Dokumen Tindak Lanjut    Contoh Rekomendasi
                                                                     kegiatan yang valid.   seluruh  pengurus  barang
                                                                                            untuk  melengkapi  informasi
                                                                                            dalam KIB.







           49   Neraca     Aset         Verifikasi,  Penetapan    1.  Surat perintah KDH kepada  BPK  merekomendasikan
                                        Inventarisasi  Status Aset   pengelola barang;      KDH  agar  memerintahkan
                                        Aset Tetap/               2.  Surat dari pengelola barang  Sekretaris  Daerah
                                        Lainnya                      kepada pengguna barang;  menuntaskan  penetapan
                                                                  3.  Surat dari pengguna barang  status  penggunaan  Aset
                                                                     kepada pengurus barang  Tetap  pada  masing-masing
                                                                     untuk melakukan        SOPD   dan  menerapkan
                                                                     verifikasi/inventarisasi/koordi  peraturan terkait pengelolaan
                                                                     nasi/perbaikan/penelusuran  barang  milik  daerah  secara
                                                                     BMD/aset;              konsisten
                                                                  4.  Surat
                                                                     Keputusan/kebijakan/penetap
                                                                     an/berita acara, dll; dan
                                                                  5.  Bukti tindak lanjut penetapan
                                                                     BMD, apakah update pada KIB
                                                                     atau penghapusan dari KIB.
           50   Neraca     Aset         Koordinasi   Hibah Aset   1.  Surat perintah KDH kepada  BPK  merekomendasikan
                                        dengan pihak                 pejabat terkait untuk  KDH   agar  mengajukan
                                        eksternal                    melaksanakan koordinasi;  permohonan  persetujuan
                                                                  2.  Surat kepada eksternal atau  hibah  untuk  desa  kepada
                                                                     Risalah/notulen koordinasi  DPRD  Pulang  Pisau  atas  70
                                                                     atau Output hasil koordinasi  aset  bangunan  berupa  balai
                                                                     atau berita acara koordinasi;  desa / kantor kepala desa
                                                                  3.  Surat
                                                                     Keputusan/kebijakan/penetap
                                                                     an/berita acara, dll; dan
                                                                  4.  Bukti tindak lanjut penetapan
                                                                     BMD, apakah update pada KIB
                                                                     atau penghapusan dari KIB.
           51   Neraca     Kas          Pemeriksaan               1.  Surat perintah KDH kepada  BPK  merekomendasikan
                                        APIP                         Inspektur;             KDH  agar  memerintahkan
                                                                  2.  Surat tugas dari Inspektur  Inspektur  untuk  melakukan
                                                                     kepada Auditor APIP;   verifikasi  dan  validasi
                                                                  3.  Laporan Hasil Pemeriksaan  pertanggungjawaban  Dana
                                                                     APIP; dan              BOS.
                                                                  4.  Tindak lanjut atas hasil
                                                                     pemeriksaan APIP
           52   Neraca     Kas          Mempertangg               1.  Surat perintah KDH kepada  BPK  merekomendasikan
                                        ungjawabkan                  Kepala SKPD terkait;   KDH  agar  menginstruksikan
                                                                  2.  Surat Kepala SKPD terkait  Kepala  SKPD  untuk
                                                                     kepada KPA terkait dan  memerintahkan  Bendahara
                                                                     Bendahara;             Pengeluaran
                                                                  3.  Surat KPA terkait kepada  mempertanggungjawabkan
                                                                     PPTK terkait;          dana sebesar Rpxxx.
                                                                  4.  Bukti dokumen
                                                                     pertanggungjawaban yang
                                                                     telah dilengkapi sesuai
                                                                     dengan nilai permasalahan
                                                                     oleh Bendahara dan/ atau
                                                                     PPTK; dan
                                                                  5.  Dalam hal tidak dapat
                                                                     dipertanggungjawabkan,
                                                                     maka dilakukan penyetoran ke
                                                                     kas dengan dokumen



                                                                         BPK Perwakilan Kalimantan Timur        16
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26