Page 8 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023

b. mekanisme/ SOP/peraturan yang telah ditetapkan dengan Perda atau Perkada atau SK
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. mekanisme/ SOP/peraturan yang telah ditetapkan dengan Perda atau Perkada atau SK
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Sistem

Contoh rekomendasi: BPK merekomendasikan Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk
menginstruksikan Kepala Bapenda agar Membenahi sistem dan prosedur untuk menguji
perhitungan BPHTB pada transaksi dengan melibatkan WP yang sama pada setiap tahun
pajak, serta mengupayakan melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah (indikasi kesalahan penerapan NPOPTKP).

Dokumen tindak lanjut sebagai berikut:
a. surat perintah KDH kepada pejabat terkait untuk membuat sistem; dan

b. screenshoot sistem/aplikasi yang telah digunakan.

7. Menghapus Aset Tetap/ Lainnya
Contoh rekomendasi: BPK merekomendasikan Gubernur/Bupati/Wali Kota agar
memerintahkan sekretaris daerah untuk melakukan proses penilaian, penghapusan dan
pemindahtanganan barang milik daerah untuk penyertaan modal pada PD ABC sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tindak lanjut sebagai berikut:

a. surat perintah KDH kepada pengelola barang;

b. surat dari pengelola barang kepada pengguna barang;
c. surat dari pengguna barang kepada pengurus barang untuk menyiapkan dokumen
pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, termasuk
dokumen sumber (BA verifikasi/BAST/Surat Hilang Polisi/lainnya);

d. surat dari pengguna barang kepada pengelola barang tentang penghapusan BMD beserta
rincian usulan;

e. pengelola barang menerbitkan Surat Keputusan Pengelola Barang terkait penghapusan
BMD; dan

f. bukti BMD telah dihapus dari KIB.
8. Memverifikasi, Inventarisasi Aset Tetap/ Lainnya

Contoh rekomendasi: BPK merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota agar
memerintahkan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
melakukan inventarisasi/sensus aset tetap secara menyeluruh dan menyesuaikan nilai aset
neraca masing-masing SKPD dengan nilai aset yang benar-benar dimiliki/dikuasai SKPD.
Dokumen tindak lanjut sebagai berikut:

a. surat perintah KDH kepada pengelola barang;

b. surat dari pengelola barang kepada pengguna barang;
c. surat dari pengguna barang kepada pengurus barang untuk melakukan verifikasi aset;

d. balasan dari pengurus barang yang membuktikan kondisi BMD, apakah perlu dihapus atau

BPK Perwakilan Kalimantan Timur 3