Page 7 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023
P. 7
dan/atau undangan kegiatan, susunan acara, materi sosialisasi, daftar hadir peserta dan
narasumber, foto kegiatan yang valid.
3. Pelatihan
Contoh rekomendasi: BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota agar
memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memberikan pembinaan berupa pelatihan untuk
peningkatan pengetahuan dan kompetensi SDM bendahara pengeluaran dan penerimaan.
Dokumen tindak lanjut sebagai berikut:a. surat perintah KDH kepada pejabat terkait untuk
melaksanakan pelatihan; danb. bukti pelaksanaan pelatihan luring atau daring, antara lain
berupa undangan, materi, daftar hadir, foto dokumentasi yang valid.
4. Koordinasi
a. Koordinasi lingkup internal pemda
Contoh rekomendasi: BPK merekomendasikan Gubernur/Bupati/Wali Kota agar
memerintahkan kepada Kepala BPKAD selaku BUD supaya berkoordinasi dengan seluruh
Kepala SKPD untuk menginventarisasi rekening bendahara pengeluaran, pengeluaran
pembantu, penerimaan, penerimaan pembantu, gaji dan rekening sekolah negeri kemudian.
Dokumen tindak lanjut sebagai berikut:
1) surat perintah KDH kepada pejabat terkait untuk melaksanakan koordinasi; dan
2) risalah/notulen koordinasi atauoutput hasil koordinasi atau berita acara koordinasi.
b. Koordinasi dengan eksternal
Contoh rekomendasi: BPK merekomendasikan Gubernur/Bupati/Wali Kota agar
memerintahkan Kepala BPKAD supaya berkoordinasi kembali dengan pihak Kantor
Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka menghitung nilai kompensasi PPh Pasal 21 atas
kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan oleh pemerintah daerah dan melaporkan
hasil penghitungan kepada Gubernur/ Bupati/ Wali Kota.
Dokumen tindak lanjut sebagai berikut:
1) surat perintah KDH kepada pejabat terkait untuk melaksanakan koordinasi;
2) surat tugas atau surat perintah perjalanan dinas beserta laporan perjalanan dinas
koordinasi; dan
3) surat kepada eksternal atau Risalah/notulen koordinasi atauoutput hasil koordinasi
atau berita acara koordinasi.
5. Mekanisme/ SOP/ Peraturan
Contoh rekomendasi: BPK merekomendasikan Gubernur/ Bupati/ Wali Kota agar
memerintahkan Kepala Dinas ABC untuk menciptakan mekanisme penggunaan uang BBM
yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan.
Dokumen tindak lanjut sebagai berikut:
a. surat perintah KDH kepada pejabat terkait untuk membuat sistem/mekanisme/SOP/
peraturan; dan
BPK Perwakilan Kalimantan Timur 2
